Metroetam.com, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan kontribusi ekonomi sektor UMKM di Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus mendorong belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memprioritaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Kantor Wilayah DJPb Kaltim, M. Syaibani, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai bagian integral dalam roda perekonomian nasional.
“Melalui APBN, kami mendorong agar belanja pemerintah, termasuk di Kaltim, diarahkan untuk mendukung UMKM. Selain itu, kami juga mengupayakan pembinaan agar UMKM bisa lebih aktif dalam aktivitas ekonomi, termasuk menjalin interaksi dengan pihak swasta,” terang Syaibani.
Sektor UMKM di Kaltim mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini terlihat dari berbagai event yang diadakan untuk mendukung pengembangan UMKM, mulai dari pelatihan hingga pemberdayaan sumber daya lokal.
Pemerintah juga terus memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dengan pihak swasta untuk memperluas jangkauan pasar mereka.
Syaibani menambahkan, pemerintah tidak hanya memberikan pembinaan tetapi juga memastikan bahwa alokasi anggaran dalam APBN digunakan untuk mendukung UMKM.
“Secara nominal, sulit disebutkan karena hampir semua kementerian dan lembaga memiliki program untuk mendukung UMKM. Namun, yang pasti, UMKM menjadi prioritas belanja pemerintah,” katanya.
Pendekatan ini selaras dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Di Kalimantan Timur, pemerintah juga berupaya memberikan dukungan langsung kepada pelaku UMKM melalui berbagai program pelatihan, bantuan permodalan, hingga fasilitasi pemasaran produk. Hal ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM di tingkat lokal maupun nasional.
Dengan strategi ini, pemerintah optimis UMKM di Kaltim dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah, seiring dengan persiapan wilayah ini sebagai bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). (MJ)
