Metroetam.com, Samarinda – Tekanan inflasi yang meningkat pada penghujung tahun tidak menggoyahkan stabilitas harga di Kalimantan Timur. Di tengah tingginya konsumsi masyarakat selama Natal dan Tahun Baru (Nataru), inflasi daerah ini tercatat lebih rendah dibandingkan nasional, mencerminkan ketahanan ekonomi regional yang semakin solid.
Data Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan inflasi Kaltim pada Desember 2025 mencapai 0,71 persen (month to month/mtm). Secara tahunan, inflasi berada di level 2,68 persen (year on year/yoy), masih berada di bawah inflasi nasional yang tercatat 2,92 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menilai capaian tersebut sebagai hasil dari penguatan bauran kebijakan pengendalian inflasi daerah yang semakin adaptif terhadap tekanan musiman.
“Desember secara historis memang menjadi periode dengan tekanan inflasi yang lebih tinggi. Namun inflasi Kaltim tetap terjaga karena koordinasi kebijakan berjalan lebih antisipatif, terutama dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan,” kata Budi Widihartanto dalam keterangannya, Minggu (5/1/2026).
Secara struktur, inflasi Kaltim pada Desember 2025 terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kontribusi 0,47 persen (mtm). Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas ikan dan sayuran seiring terbatasnya pasokan akibat cuaca serta meningkatnya permintaan rumah tangga jelang akhir tahun.
Menurut Budi Widihartanto, faktor cuaca menjadi tantangan utama bagi daerah dengan karakteristik geografis seperti Kalimantan Timur.
“Ketergantungan pada distribusi antardaerah membuat pengendalian pasokan pangan harus dilakukan secara terintegrasi. Karena itu, BI bersama TPID fokus pada penguatan logistik dan kerja sama antarwilayah,” ujarnya.
Selain pangan, inflasi juga dipengaruhi oleh kelompok transportasi yang mencatatkan andil 0,21 persen (mtm) sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat selama libur panjang. Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengintensifkan berbagai bentuk intervensi pasar. Sepanjang Desember 2025, tercatat sekitar 24 kali pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran beras SPHP di berbagai kabupaten dan kota.
Budi Widihartanto menekankan bahwa langkah tersebut berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Stabilisasi harga bukan hanya soal inflasi, tetapi juga menjaga momentum konsumsi rumah tangga yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Di sisi kebijakan, BI Kaltim bersama TPID memperkuat koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) yang digelar di sejumlah daerah sepanjang Desember 2025. Forum ini menjadi sarana konsolidasi kebijakan untuk mengantisipasi risiko inflasi, serta menjaga kesinambungan pasokan.
“HLM memungkinkan pemerintah daerah mengambil keputusan berbasis data dan proyeksi. Ini penting agar kebijakan pengendalian inflasi tidak bersifat reaktif,” ujar Budi Widihartanto.
Memasuki 2026, BI Kaltim memproyeksikan inflasi daerah tetap berada dalam kisaran sasaran, dengan catatan strategi pengendalian dijalankan secara konsisten. Fokus kebijakan akan tetap mengacu pada strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Inflasi yang terkendali menjadi prasyarat penting bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi fundamental, Kalimantan Timur memiliki modal yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas tersebut,” pungkas Budi Widihartanto. (MJ)
