Metroetam.com, Samarinda – Dalam upaya memperkuat stabilitas keamanan dan menjaga iklim investasi di Kalimantan Timur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menggelar Rapat Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Investasi di Kalimantan Timur.
Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Lantai 2, Gedung B, Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/5/2025).
Hadir langsung dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, yang menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional yang digelar di Jakarta pada 6 Mei lalu.
“Kami dari Kemenko Polhukam melaksanakan monitoring terhadap perkembangan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme dan berpotensi mengganggu keamanan serta investasi,” ujar Mayjen Heri.
Sebagai bentuk keseriusan, Kemenko Polhukam telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme, yang akan diterapkan hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Satgas ini menjadi ujung tombak dalam menangkal ancaman yang dapat merusak ketertiban umum dan menurunkan kepercayaan investor.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, menyambut baik inisiatif pemerintah pusat ini. Ia menegaskan komitmen daerah untuk mendukung penuh upaya menjaga ketertiban dan menarik investasi yang sehat dan berkelanjutan di Bumi Etam.
“Kita sambut apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Kita akan segera membentuk tim terpadu melibatkan Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama guna menangani ormas bermasalah yang mengganggu ketertiban investasi di Kaltim,” tegas Gubernur.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan penanganan ormas terafiliasi premanisme di Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara terstruktur, profesional, dan menjunjung tinggi hukum. (MJ)
